Desir.id — Tanjung Balai |Analis Kebijakan Publik, Syafrizal Manurung, menyodorkan hasil riset dan kajian kebijakan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjungbalai. Langkah ini menjadi bentuk kepedulian nyata untuk membantu pemerintah daerah menyusun strategi dan kebijakan pembangunan kota.
Syafrizal menyerahkan langsung dokumen kajian berbentuk policy brief itu kepada Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim, di Kantor Wali Kota, Selasa (23/6/2026). Prosesi penyerahan ini turut disaksikan Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida) Mariani, serta Kepala BPKPD Pemkot Tanjungbalai Siti Fatimah.
Syafrizal menegaskan, riset ini bertujuan mendorong Pemkot Tanjungbalai menelurkan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat, khususnya dalam menjaga kualitas pelayanan infrastruktur dasar.
”Hasil kajian yang saya serahkan ini merupakan bentuk kepedulian saya untuk membantu Pemkot Tanjungbalai menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,” ujar Syafrizal.
Ia menambahkan, kebijakan Pemerintah Pusat saat ini memicu tekanan fiskal bagi pemerintah daerah. Kondisi tersebut menuntut Pemkot Tanjungbalai menelurkan program berbasis kajian matang agar mampu menjaga keseimbangan antara kapasitas anggaran dan pemenuhan layanan publik.
”Saya berharap hasil kajian ini menjadi bahan pertimbangan bagi Wali Kota dalam merumuskan kebijakan, terutama di tengah tekanan fiskal dari Pusat yang berdampak langsung pada pelayanan dasar warga,” tambahnya.
Merespons hal itu, Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim, menyambut baik sinergi dan kajian independen yang digagas Syafrizal. Mahyaruddin menilai kontribusi tersebut memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi landasan penting dalam merumuskan program strategis daerah.
”Pemkot Tanjungbalai menyambut baik sinergi dari Saudara Rizal. Saya meyakini kajian independen ini bisa menjadi masukan berharga bagi kami untuk terus mendongkrak kualitas kebijakan demi masyarakat,” kata Mahyaruddin.
Ia menegaskan bahwa Pemkot Tanjungbalai selalu membuka diri terhadap masukan dan gagasan konstruktif dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, peneliti, hingga praktisi kebijakan, demi menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. (Red)
