Desir.id – Batu Bara
Sudah sembilan kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Pansus Plasma DPRD Batu Bara, Namun Kepala OPD dan BPN tidak pernah hadir.
Akibat hal tersebut, Kinerja Panitia Khusus (Pansus) Plasma DPRD Kabupaten Batu Bara menuai kritikan, sejumlah persoalan terkait transparansi data calon petani dan calon lahan (CPCL), perizinan, serta luas hak guna usaha (HGU) perkebunan dinilai belum memperoleh kejelasan.
Rapat dengan pendapat dihadiri H. Usman, Sudarman, Samsul Bahri, Sukinah, Alpon Sirait, Suryadi, Suminah. Sedangkan ketua pansus Ismar Khomri tidak hadir karena ada urusan lain.
Sorotan tersebut muncul menyusul ketidakhadiran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam agenda rapat Pansus Plasma. Dinas Pertanian dan Perkebunan menjadi salah satu instansi yang disorot karena dinilai belum kooperatif memenuhi undangan DPRD.
Selain persoalan kehadiran OPD, Pansus juga menghadapi kendala dalam memperoleh keterbukaan data CPCL yang disebut menjadi salah satu persyaratan terkait kewajiban pembangunan kebun plasma dalam perpanjangan HGU perusahaan perkebunan.
Bahkan, muncul dugaan ketidakvalidan data calon penerima plasma. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi dan penjelasan dari instansi berwenang.
Praktisi hukum sekaligus inisiator Pansus Plasma, Danil Fahmi, SH, menegaskan pembentukan Pansus bukan untuk kepentingan kelompok atau pihak tertentu, melainkan memperjuangkan hak masyarakat Kabupaten Batu Bara.
Menurutnya, kewajiban penyediaan kebun plasma sebesar 20 persen harus menjadi perhatian serius seluruh perusahaan perkebunan pemegang HGU karena merupakan ketentuan yang wajib dipatuhi sesuai regulasi.
Danil juga meminta Pansus mendorong DPRD menghadirkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membuka data dan dokumen perizinan HGU perusahaan perkebunan agar persoalan tersebut dapat ditelusuri secara transparan.
Ia menyebutkan, terdapat 13 perusahaan pemegang HGU di Kabupaten Batu Bara. Namun, berdasarkan data yang disampaikannya, baru tiga perusahaan yang menerapkan CPCL.
Persoalan plasma ini bukan semata-mata menekan perusahaan perkebunan. Pemerintah daerah juga harus terbuka menjelaskan berapa luas keseluruhan HGU perkebunan yang ada di Batu Bara,” tegasnya.
Danil turut menyoroti belum adanya penjelasan menyeluruh dari pemerintah kabupaten melalui OPD terkait mengenai total luasan HGU perkebunan. Sementara itu, keterbukaan data dari BPN juga dinilai masih menjadi persoalan yang perlu dituntaskan.
Ia menilai kerja Pansus Plasma belum berjalan maksimal. Pasalnya, sejumlah instansi penting, mulai dari Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Perizinan hingga BPN, dinilai belum berhasil dihadirkan untuk memberikan penjelasan dalam pembahasan Pansus.
Danil juga mempertanyakan efektivitas pelaksanaan rapat Pansus, menyusul adanya sorotan terhadap kehadiran anggota dan persoalan pemenuhan kuorum dalam sejumlah pertemuan.
Menurutnya, DPRD dan pemerintah daerah harus menunjukkan keseriusan agar pembahasan kewajiban plasma tidak berhenti pada rapat-rapat formalitas.
Persoalan ini membutuhkan keterbukaan data, koordinasi lintas instansi, serta pengawasan terhadap perusahaan pemegang HGU agar hak masyarakat atas kebun plasma dapat memperoleh kepastian sesuai aturan yang ada.(Sup)
