Desir.id – Batu Bara | Di tengah kemegahan Gedung Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Batu Bara yang berdiri kokoh di Jalan Perintis Kemerdekaan, Limapuluh Kota, tersimpan sebuah cerita lama yang perlahan terlupakan. Cerita ini adalah tentang Majelis Penyantun Pendidikan Islam (MPPI), sebuah lembaga pendidikan Islam yang dulu menjadi kebanggaan masyarakat Limapuluh.
MPPI didirikan pada era 1970-an oleh para tokoh masyarakat, seperti H Zainal Abidin, H Harun, H Lubis, H Hakim, dan H Saharudin Simanjuntak. Saat itu, wilayah Limapuluh masih menjadi bagian dari Kabupaten Asahan. Berdiri dari semangat swadaya dan kolektif, MPPI menyelenggarakan pendidikan Islam dari tingkat ibtidaiyah hingga aliyah.
Yayasan MPPI tumbuh dari kepedulian masyarakat. Siswa dari berbagai desa seperti Labuhan Ruku, Simpang Sianam, dan Perupuk bersekolah di sana. Bahkan, siswa kurang mampu dibebaskan dari biaya pendidikan. MPPI menjadi simbol perjuangan pendidikan Islam lokal.
Namun, semuanya berubah seiring pemekaran Kabupaten Batu Bara dan ekspansi wilayah Limapuluh. Pada 1996, lahan eks HGU PT Socfindo seluas 9 hektare direncanakan untuk fasilitas publik, termasuk sekolah STM. Di tengah proses tersebut, sekolah Aliyah MPPI secara tiba-tiba dipindahkan dengan alasan alih status dari swasta ke negeri.
Tanpa penjelasan yang transparan, bangunan dan lahan MPPI kemudian beralih fungsi. Sekitar tahun 2010, lokasi tersebut ditempati sementara oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Tidak lama setelah itu, Kantor Kemenag Batu Bara berdiri permanen di lahan yang dulunya milik MPPI.
Masyarakat Limapuluh Kota mempertanyakan kejelasan status aset tersebut. Mereka menuntut penjelasan mengapa tanah dan bangunan hasil swadaya masyarakat bisa berubah menjadi aset negara tanpa kejelasan hukum atau kompensasi.
“Kami bertanya-tanya, bagaimana mungkin aset yang dibangun secara gotong royong bisa hilang begitu saja? Jika sekolahnya dinegerikan, seharusnya sejarahnya tetap dijaga,” ujar seorang warga Limapuluh.
Warga juga mengeluhkan tidak adanya keberpihakan dalam proses rekrutmen pegawai di Kantor Kemenag. Bahkan, anak-anak dari para pendiri MPPI pun tidak mendapat prioritas. Padahal, mereka merupakan bagian dari sejarah berdirinya lembaga pendidikan yang kini jejaknya telah hilang.
Kini, bangunan asli MPPI sudah tidak tersisa. Tidak ada plakat, prasasti, atau penanda yang menunjukkan bahwa tempat itu pernah menjadi pusat pendidikan Islam. Yang tersisa hanyalah kenangan dan cerita dari para alumni.
Gedung Kemenag Batu Bara mungkin tampak modern dan megah, namun di bawah pondasinya tersimpan sejarah yang belum sepenuhnya diakui. Kisah MPPI Limapuluh masih menunggu jawaban: siapa yang bertanggung jawab atas alih fungsi ini, dan mengapa sejarahnya seolah dihapus?
Pertanyaan-pertanyaan itu tetap menggantung, menuntut kejelasan dari para pemangku kebijakan dan penegas bahwa sejarah pendidikan lokal layak dihargai. (Red)
