Desir.id – Batu Bara |
Datuk Timenggung Lima Puluh blak-blakan bongkar lambannya kinerja Pansus Plasma DPRD Batu Bara, Karena sudah hampir setahun diinilai jalan di tempat
Pansus Plasma DPRD Kabupaten Batu Bara sangat wajar menuai sorotan. Hampir setahun sejak persoalan kewajiban kebun plasma 20 persen bagi masyarakat dibahas melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) hingga pembentukan Pansus, penyelesaiannya dinilai belum menunjukkan perkembangan berarti.
Sorotan tersebut disampaikan inisiator dari Dzuriat Kedatukan Lima Puluh, Wan Loly Sastra, Datok Timenggung Lima Puluh. Ia menilai proses pembahasan Pansus Plasma terkesan berlarut-larut dan belum menyentuh substansi persoalan.
“Sudah hampir satu tahun, mulai dari RDP sampai Pansus, tetapi sampai hari ini belum jelas. Terlalu sering bolak-balik RDP, namun belum ada sikap tegas terhadap instansi terkait,” ujar Loly kepada wartawan.
Menurutnya, sedikitnya sembilan kali RDP maupun rapat Pansus telah dilaksanakan. Namun, kehadiran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan langsung dengan persoalan plasma dinilai belum maksimal.
Ia mencontohkan, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan disebut tidak pernah menghadiri rapat dan lebih sering diwakili staf. Dinas Perizinan juga dinilai perlu memberikan penjelasan langsung, sementara Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Batu Bara belum dihadirkan untuk menjelaskan data pertanahan dan hak guna usaha (HGU) perusahaan perkebunan.
Loly juga mempertanyakan tingkat kehadiran anggota Pansus yang berjumlah 15 orang. Berdasarkan pengamatannya, jumlah anggota yang hadir dalam rapat umumnya hanya tiga hingga empat orang. Kehadiran tujuh anggota, menurutnya, baru terjadi satu kali.
“Bagaimana Pansus bisa menghasilkan rekomendasi yang kuat jika kehadiran anggotanya tidak konsisten dan instansi terkait belum dimintai penjelasan secara menyeluruh?” katanya.
Ia menilai pembahasan Pansus seharusnya difokuskan pada substansi kewajiban plasma, termasuk kejelasan perusahaan yang wajib merealisasikan kebun plasma bagi masyarakat.
Atas kondisi tersebut, Loly mengaku mulai kehilangan kepercayaan terhadap efektivitas Pansus. Meski demikian, pihaknya menyatakan akan terus mengawal proses pembahasan hingga batas waktu akhir 2026.
Ia mendesak DPRD memanggil Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Perizinan, serta BPN Kabupaten Batu Bara untuk memberikan penjelasan terkait kewenangan masing-masing.
Menurutnya, BPN perlu memaparkan data luas HGU, jumlah perusahaan perkebunan, serta status masa berlaku hak atas tanah. Ia juga meminta seluruh perusahaan perkebunan yang beroperasi di Batu Bara dihadirkan agar persoalan kewajiban plasma dapat dibahas secara transparan.
Loly menegaskan, apabila tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti, pihaknya mempertimbangkan menggelar aksi unjuk rasa dengan mengerahkan massa ke gedung DPRD Batu Bara.
Ia juga menyatakan akan mengajak masyarakat menyampaikan mosi tidak percaya terhadap wakil rakyat yang dinilai tidak menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
Diketahui, pembentukan Pansus Plasma merupakan kesepakatan lintas fraksi DPRD Batu Bara setelah pembahasan melalui Komisi I belum menemukan titik terang. Pembentukan Pansus juga menggunakan anggaran daerah sehingga diharapkan menghasilkan rekomendasi yang jelas dan berpihak kepada kepentingan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Bukan omon-omon. Masyarakat terus mengawasi Pansus ini karena menggunakan uang rakyat. Jangan sampai anggaran sudah dihabiskan, tetapi tidak menghasilkan rekomendasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat Batu Bara,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Pimpinan DPRD Batu Bara maupun Ketua Pansus Plasma belum memberikan keterangan resmi terkait kritik dan tuntutan yang disampaikan Datok Timenggung Lima Puluh tersebut.(Sup)
